Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR RI yang mengundang para pelaku usaha baik dari sektor pariwisata maupun sektor ekraf, Kamis (25/6/2020). Foto : Jaka/Man

Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengusulkan kepada Pemerintah untuk memanajemen pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, kini terpuruk akibat pandemi Covid-19. Menurut Mujib, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memulihkan sektor ini adalah dengan membentuk semacam gugus tugas yang concern terhadap pemulihan pariwisata.

Demikian dikatakannya saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR RI yang mengundang para pelaku usaha baik dari sektor pariwisata maupun sektor ekraf, Kamis (25/6/2020). Diantaranya  Pengelola Lawu Park dan Sakura Hills Tawangmangu, Pengelola Wisata Monkey Forest Bali, Ketua DPD Persatuan Himpunan Pemandu Wisata Kalimantan Timur, Pemilik Usaha Rambak Dorokdokcu Bandung, Pemilik Dapur Balikpapan, Direktur PT. Pelita Baru Prima, Pengurus Komunitas Persaudaraan Pangkas Rambut Garut, dan Ketua Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Pekalongan.

“Saya hanya usul satu Bu Hetifah, bagaimana kalau kita sampaikan pada Pemerintah perlunya manajemen pemulihan pariwisata ini. Perlu semacam gugus tugas khusus untuk memanajemen pemulihan pariwisata. Jadi ada gugus tugas yang dipimpin langsung entah oleh siapa, ini dalam rangka pemulihan pariwisata kita. Dengan maksud, kita ingin menjembatani apa yang tadi disampaikan langsung oleh para narasumber,” usulnya.

Hal pertama yang perlu dilakukan jika gugus tugas tersebut jadi dibentuk, menurut Mujib adalah membantu membuat suatu kebijakan yang seragam baik dari pusat sampai ke daerah. “Misalnya saja kapan sesungguhnya (Pariwisata) boleh dibuka, dan kapan sesungguhnya dibuka secara bertahap, lalu bagian mana saja yang bisa dilakukan pembukaan secara bertahap. Meskipun begitu seluruhnya dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19,” papar Mujib.

Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, harus disampaikan secara masif dan mungkin menjadi komitmen bersama dengan pemerintah daerah. Jangan sampai pemerintah daerah terlalu ketakutan dengan penyebaran Covid-19 sehingga tidak memperbolehkan warganya berwisata, padahal masyarakatnya sudah siap menerapkan protokol kesehatan di tempat pariwisata.

Selain itu, lanjut Mujib, manajemen ini juga akan bertugas untuk membuat destinasi-destinasi siap untuk dibuka dan siap menerima kunjungan masyarakat. “Misalnya disiapkan plastik, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan sebagainya,” ucapnya. Termasuk juga menyiapkan aturan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, dengan demikian akan ada keseragaman protokol kesehatan yang diterapkan di semua destinasi wisata.

“Jadi kita sudah melihat kenyataannya, bahwa harus seimbang antara semangat kita untuk menyelamatkan jiwa manusianya dengan menyelamatkan kehidupan manusianya. Semuanya disiapkan secara bertahap sehingga akan terjadi keseimbangan,” papar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dengan demikan akan ada timeline seperti halnya Gugus Tugas Covid-19, ada tahapannya. Seperti dulu ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemudian ada adaptasi, ada transisi. “Karena itu saya kira perlu ada kesepakatan antara kita, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga kemudian stakeholder lainnya untuk membuat satu manajemen khusus untuk berkaitan dengan pemulihan pariwisata ini,” pungkasnya. (es)